Kamis, 13 Agustus 2020

H-3, Pilkades Ciamis Resmi Batal Digelar

Semangat saya untuk mengabdikan diri kembali sebagai petugas KPPS dalam pesta demokrasi yang kali ini adalah Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), sontak hancur ketika menyimak video pers konferens dari Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra terkait pembatalan secara resmi penyelenggaraan Pilkades Serentak di Kabupaten Ciamis yang diunggah di kanal Youtube Diskominfo Ciamis. 

“Dengan berat hati Pilkades serentak yang seyogyaya akan dilaksanakan  Sabtu 15 Agustus ditunda setelah  selesai dilaksanakanya Pilkada serentak tahun 2020,” ungkapnya. Sebelumnya, Bupati Ciamis Herdiat Sunarya berangkat ke Jakarta untuk menemui Dirjen Bina Pemdes Kemendagri RI Nata Irawan untuk mengupayakan agar Pilkades Ciamis tetap bisa diselenggarakan sesuai jadwal yang telah ditentukan yaitu pada hari Sabtu tangga 15 Agustus 2020. Namun, pertemuan dengan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri RI tidak membuahkan hasil, karena Dirjen tidak bisa mengambil keputusan.

Tidak berhenti disana, Bupati Ciamis berupaya menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito  Karnavian. Namun, lagi-lagi upaya Bupati Ciamis gagal, karena Mendagri bersikeras pada pendiriannya untuk membatalkan Pilkades Serentak. “Kita harus loyal dengan keputusan pusat,” tegasnya.

Semua ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala di Desa (Pilkades) Serentak dan Pemilihan Seluruh Indonesia Kepala Desa Antar Waktu (PAW): 



Dalam Surat Edaran Mendagri tersebut, dalam poin 4 ditegaskan untuk menunda penyelenggaraan Pilkades serentak hingga selesainya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Artinya harus menunggu 4 bulan lagi untuk dapat menyelenggaran Pilkades serentak. 

Bagi warga Ciamis, khususnya saya sebagai petugas KPPS yang akan bekerja pada Pilkades Serentak Kabupaten Ciamis yang terdiri dari 143 Desa ini merasa sangat kecewa, rasa keadilan kami merasa dicederai. Kekecewaan terlihat dari berbagai komentar dari masyarakat, baik itu dalam diskusi langsung maupun di media sosial. Padahal, kami panitia Pilkades Serentak sudah berkomitmen dan semaksimal mungkin akan mematuhi protokol kesehatan sepanjang proses Pilkades Serentak ini. 

Terlebih, berbagaia proses pelaksanaan Pilkades sudah sampai pada tahap kampanye umum, undangan pemilihan yang sudah disebar ke masyarakat, bahkan pemasangan tenda beserta segala perlengkapan TPS sudah dilaksanakan. Tenaga, pikiran, waktu dan materi yang sudah terkuras selama proses persiapan Pilkades menjadi sia-sia. 

Alangkah baiknya kebijakan penyelenggaraan Pilkades Serentak setelah Pilkada Serentak 2020 dipertimbangkan hanya untuk daerah yang akan menyelenggarakan Pikada 2020 saja, sedangkan daerah yang tidak akan menyelenggarakan Pilkada 2020 tidak berlaku kebijakan tersebut. 

Jabatan Kepala Desa merupakan posisi strategis yang harus terisi, mengingat kebijakan Pjs. Kepala Desa bersifat terbatas untuk kepentingan masyarakat. Dalam situasi pandemi dan menghadapi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 nanti, tentu hal ini kurang efektif. 

Semoga dengan resmi ditundanya penyelenggaraan Pikades Serentak Kabupaten Ciamis ini, kondusifitas di setiap Desa di Kabupaten tetap terjaga. 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar